Lebih jauh beliau menjelaskan bahwa sejak runtuhnya rezim Orde Baru telah membuka kran demokrasi sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Karir politik dan kekuasaan, yang sebelumnya tabu untuk dibicarakan dan hanya menjadi santapan segelintir elit kini menjadi terbuka lebar untuk tidak saja dibicarakan tapi juga diperebutkan oleh seluruh lapisan rakyat, terlebih dengan adanya Pemilu bebas dan Pilkada langsung. Semua orang tanpa memandang latar belakang berhak tampil sebagai politikus dan memainkan peran kekuasaan baik di level legislatif maupun eksekutif. Politik kembali menjadi panglima dan rakyat menyambut dengan sukacita.
Namun justru kekecewaanlah yang didapat manakala mereka yang menjalankan amanat rakyat itu jelas-jelas telah mengkhianati rakyat. Korupsi, kolusi, skandal, manipulasi, kasus kriminal dan permainan kotor para politisi telah mencederai kehidupan demokrasi. Bahkan para politisi yang berbasis masa Islam pun tak lepas dari lingkaran setan itu.
Maka saat ini masyarakat kembali menjadi semakin apatis dan masa bodoh dengan politik, apalagi politik uang sudah memegang peranan yang signifikan dalam dunia politik negeri ini. Lalu bagaimana peran kehidupan berpolitik jika masyarakat sudah tidak peduli, padahal proses peng-ambilan keputusan politik ada di tangan legislatif dan pemegang kekuasaan serta penentuan kebijakan negara ada di tangan eksekutif yang sarat dengan muatan-muatan politik.
Karena itu menurut Kang Yoto, sapaan akrab Bupati Bojonegoro dua periode ini, hendaknya pendidikan politik digalakkan oleh segenap elemen masyarakat. Tentu saja tujuannya bukan semata untuk perebutan kekuasaan apalagi ditambah dengan permainan-permainan kotor. Masyarakat, khususnya umat Islam harus disadarkan tentang pentingnya peran kehidupan politik yang luhur dan selaras dengan nilai-nilai Islam, yang jauh dari nuansa kemunafikan, agar proses komunikasi politik dalam kehidupan ber-demokrasi tidak ter-sumbat.
Saat ini diperlukan da’wah bil hikmah wa siyasah atau berdakwah dengan jalur politik dan kebijakan dengan tujuan amar ma’ruf nahi munkar. Jika kita mengenal dakwah bil hal dan bil lisan maka da’wah bil hikmah tidak kalah pentingnya. Muhammadiyah, menurut beliau, yang telah menjadi motor penggerak reformasi politik Indonesia di tahun 1997 hendaknya mengambil peran dalam da’wah bil hikmah agar proses pendidikan politik umat dapat berjalan sehingga kehidupan demokrasi di negeri ini diwarnai dengan nilai-nilai Islam.
Insya Allah dengan da’wah bil-hikmah dan pendidikan politik Islam, kesan politik yang kotor, munafik dan kejam akan berubah menjadi politik yang santun dan berakhlaqul karimah serta jauh dari kejahatan dan godaan duniawi. Tentunya ajaran agama Islam akan lebih mudah masuk menjadi kebijakan negara jika diperjuangkan lewat jalur politik, karena hanya dengan kata ‘acc’ dari pejabat negara maka kebijakan negara pun dapat berubah 180 derajat. (Adit-RED).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar