Sebagaimana harapan kebanyakan rakyat Indonesia, bahwa ajang pilihan raya yang menelan dana triliunan rupiah ini diharapkan mampu menjadi jembatan emas dalam proses kehidupan demokrasi yang lebih matang. 260 juta rakyat Indonesia menginginkan agar Pemilu menjadi proses politik yang sangat bermakna, strategis, serta menentukan eksistensi, arah perjalanan dan masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu ajang ini diharapkan bukan sekedar ritual politik dan suksesi kepemimpinan belaka, tetapi momentum perubahan politik dan sarana membangun demokrasi yang lebih bermakna. Pemilu diharapkan dapat mengakhiri peralihan dan segala bentuk eksperimen politik yang selama ini ditengarai semakin menjauhkan kehidupan kebangsaan dari misi mulia Reformasi dan cita-cita nasional.
Sebagaimana kita saksikan bersama bahwa demokrasi yang serba bebas tanpa disertai dengan tanggungjawab moral yang tinggi ternyata hanya akan menghasilkan kehidupan politik yang penuh intrik, skandal, sarat transaksional, korupsi-kolusi, mengguritanya politik dinasti dan gaya hidup elit yang jauh dari standar moralitas agama dan budaya luhur bangsa Indonesia. Para wakil rakyat dan pemimpin terpilih yang seharusnya melindungi, mengayomi, memakmurkan dan menjunjung harkat dan martabat rakyat, justru menodai amanah dan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Mereka dengan seenaknya telah mengeruk uang negara yang notabene milik rakyat guna dihambur-hamburkan, dimubazirkan dan dibuat pesta pora sesuai dengan keinginan, selera dan ambisi kerakusan mereka.
Pemilu mendatang, yang akan memilih para wakil rakyat dan wakil daerah (senat), hanya akan menjadi ajang pertaruhan elit politik dan pertarungan pemilik modal (kapitalis) belaka manakala tidak disertai dengan komitmen yang kuat dan sungguh-sungguh dari seluruh elemen bangsa untuk membangun kesadaran berkehidupan politik yang bersih dan bermoral serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
Tentu menjadi harapan kita bersama agar Pemilu mendatang menghasilkan wakil rakyat yang kompeten dan amanah serta pemimpin nasional (presiden dan wakil presiden) yang berakhlak, berkepribadian dan berkarakter kuat, reformis, visioner, dan melayani serta mampu menggalang solidaritas, menyelesaikan masalah dan berani mengambil resiko.
Namun di sisi lain, kita sebagai rakyat juga harus berperan serta guna mengakhiri praktik demokrasi prosedural-transaksional yang korup dan berorientasi kekuasaan partisan, yang hanya mementingkan kepentingan golongan. Maka, kita harus mulai sebuah konsolidasi demokrasi multikultural dan berkeadaban yang akan mendorong dan mengawasi secara bersama agar para pemimpin kita mengurus negara dengan cara yang benar untuk menjadikan Indonesia maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat serta menjunjung konstitusi negara.
Karena itu sudah bukan masanya lagi kita salah dalam memilih pimpinan, karena sesal di kemudian hari akan menjadi sangat tidak berarti. Bujukan dan godaan berupa iming-iming materi agar memilih calon tertentu haruslah kita buang jauh-jauh. Tidak ada kata tawar menawar dan transaksi jika sudah menyangkut masa depan bangsa. Kita sudah lelah dengan masa lalu kelabu dimana para pemimpin yang kita pilih justru melecehkan kepercayaan kita. Karena itu sebelum kita memilih, hendaknya kita benar-benar tahu latar belakang siapa yang akan kita pilih. Sudah saatnya kita menjadi bangsa yang cerdas dan bukan lagi orang awam yang hanya mengekor kemana arah angin menuju. Ibarat akan membeli sebuah barang, kita adalah raja yang sudah sepatutnya mendapat informasi yang benar tentang kualitas barang tersebut. Saatnya kita pilih pemimpin dengan akal sehat secara cerdas dan cermat, bukan dengan emosi apalagi iming-iming materi. (Aditio Y, Sekretaris LAZISMU Surabaya).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar